Konflik menyangkut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2015 antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak kunjung usai. Gubernur Ahok bersikeras menolak memasukkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun usulan DPRD ke dalam RAPBD DKI 2015.
Apalagi peruntukan dana tersebut dinilai tak jelas. Misalnya membeli Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan anggaran Rp 5,8 miliar per sekolah. Ada juga alokasi untuk pembelian alat pemindai (scanner) dan printer senilai Rp 3 miliar untuk setiap sekolah, dan system electronic system management sekolah Rp 5 miliar.
“Saya bilang (ke) orang Jakarta, Anda mau beli nggak scanner Rp 3 miliar?” tanya Ahok kepada warga Jakarta yang disampaikan melalui wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Apabila warga Jakarta mau ada alokasi pembelian UPS, alat scanner dan printer dengan anggaran miliar rupiah ke dalam RAPBD DKI, Ahok minta mereka membuat pernyataan lengkap dengan tanda tangan.
“Kalau orang Jakarta mau, bikin surat sini deh. Saya tanda tangan. Saya juga nggak mau, seandainya seluruh orang Jakarta tanda tangan. (Bila setuju) Bilang kami dukung DPRD deh, (maka) kami beli aja system electronic system management sekolah Rp 5 miliar,” kata Ahok.
Namun, jika ternyata warga Jakarta tidak mau, Ahok tak mau memasukkan anggaran tersebut ke dalam RAPBD DKI 2015.
“Saya lebih baik dipecat sekalian deh daripada saya tanda tangani sesuatu yang nggak masuk akal,” kata dia.
Anda warga Jakarta, setujukah ada anggaran untuk beli UPS sebesar Rp 5,8 miliar dan Scanner Rp 3 miliar untuk setiap sekolah?
[ sumber ]
SUMBER: DISINI
No comments:
Post a Comment