Wakil Ketua Fraksi Demokrat – PAN Achmad Nawawi mengaku diprotes anak-anaknya gara-gara terjadi perselisihan APBD 2015 antara DPRD dan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Yang terakhir betul-betul menyakitkan juga, anak saya sampai dua-duanya mengatakan, kalau bapak terlibat korupsi, kami akan keluar kuliah semua,” kata Nawawi di hadapan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di gedung DPRD, Kamis (12/3/2015).
Anggota Komisi E DPRD itu menyalahkan Ahok. Menurut dia, gara-gara pernyataan Ahok, terutama soal dana siluman di APBD, masyarakat Jakarta beranggapan semua anggota dewan koruptor.
“Ini sudah kemana-mana. Kalimat itu, itulah opini sesat oleh Ahok sehingga masyarakat teropini betul seolah-olah anggota dewan semua koruptor,” kata Nawawi.
“Survei pun menyatakan gitu, mestinya dijelaskan Rp12,1 triliun itu ada di mana saja, programnya apa saja, barangnya apa saja, dan apakah betul itu adalah kerjanya orang-orang dewan,” Nawawi menambahkan.
Mendengar Nawawi “curhat,” Ketua Tim Hak Angket DPRD Muhammad Sangaji atau Ongen langsung menegur.
“Om Nawawi, tadi sudah saya sampaikan bahwa pembahasan yang seperti itu sudah close, mungkin om lupa kali ya. Jadi kita sudah close, tidak lagi bicara tentang itu, yang kita tuju adalah bagaimana membuktikan apakah RAPBD itu asli apa palsu itu tugas angket,” kata Ongen.
Lantas Ongen mengatakan bahwa pemerintah provinsi menyalahi prosedur pengiriman rancangan APBD ke Kemendagri.
“Kita sudah temukan sarinya, bahwa RAPBD yang dikirim kepada Kemendagri hasil pembahasan eksekutif sendiri, e-bugeting-nya. Itu udha close. Jadi tadi Pak Nawawi sampaikan saya kesampingkan,” kata Ongen.
Seperti diketahui, lebih dari tiga jam tim angket meminta keterangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang diketuai Sekretaris Daerah Saefullah di gedung DPRD.
*
Kalo emang yakin kagak sale kenape takut ame media?
[ sumber ]
SUMBER: DISINI
Gila aja ya gan, masa ada scanner dan printer seharga 3 milyar??? dapet data darimana tuh anggota DPRD yang TERHORMAT???
Konflik menyangkut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2015 antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak kunjung usai. Gubernur Ahok bersikeras menolak memasukkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun usulan DPRD ke dalam RAPBD DKI 2015.
Apalagi peruntukan dana tersebut dinilai tak jelas. Misalnya membeli Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan anggaran Rp 5,8 miliar per sekolah. Ada juga alokasi untuk pembelian alat pemindai (scanner) dan printer senilai Rp 3 miliar untuk setiap sekolah, dan system electronic system management sekolah Rp 5 miliar.
“Saya bilang (ke) orang Jakarta, Anda mau beli nggak scanner Rp 3 miliar?” tanya Ahok kepada warga Jakarta yang disampaikan melalui wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Apabila warga Jakarta mau ada alokasi pembelian UPS, alat scanner dan printer dengan anggaran miliar rupiah ke dalam RAPBD DKI, Ahok minta mereka membuat pernyataan lengkap dengan tanda tangan.
“Kalau orang Jakarta mau, bikin surat sini deh. Saya tanda tangan. Saya juga nggak mau, seandainya seluruh orang Jakarta tanda tangan. (Bila setuju) Bilang kami dukung DPRD deh, (maka) kami beli aja system electronic system management sekolah Rp 5 miliar,” kata Ahok.
Namun, jika ternyata warga Jakarta tidak mau, Ahok tak mau memasukkan anggaran tersebut ke dalam RAPBD DKI 2015.
“Saya lebih baik dipecat sekalian deh daripada saya tanda tangani sesuatu yang nggak masuk akal,” kata dia.
Anda warga Jakarta, setujukah ada anggaran untuk beli UPS sebesar Rp 5,8 miliar dan Scanner Rp 3 miliar untuk setiap sekolah?
[ sumber ]
SUMBER: DISINI
